Mengenang Jejak Langkah Prof. H. Bustanul Arifin, S.H.

Mengenang Jejak Langkah Prof. H. Bustanul Arifin, S.H.

Pernah menjadi jembatan penghubung antara MA dan Depag. Menyumbangkan sebagian besar episode hidupnya untuk mengembangkan hukum Islam dan peradilan agama di Indonesia. Mahakaryanya berupa UU Perkawinan dan KHI.

Pada akhir tahun 1970-an, hubungan Mahkamah Agung (MA) dan Departemen Agama (Depag) menegang. Salah satu pangkal masalahnya ialah soal kasasi. Depag bersikeras putusan dari peradilan agama tidak boleh diajukan kasasi ke MA.

“Di samping prosedurnya belum ada, juga karena belum ada hakim agung bidang agama di MA,” kata Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Depag, H. Ichtijanto SA, S.H., sebagaimana ditulis Tempo edisi 14 April 1979.

Sebaliknya, demi memberi akses masyarakat untuk memperoleh keadilan, MA tetap membuka pintu kasasi, bahkan kasasi itu bisa langsung diajukan ke MA tanpa melalui pengadilan agama.

“Kalau tidak ke MA mau minta kasasi ke mana lagi?” ujar Ketua MA saat itu, Prof. Oemar Seno Adji, S.H.

UU Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman tahun 1970 memang mengatur bahwa MA merupakan puncak peradilan yang membawahi peradilan umum, peradilan agama dan peradilan militer. Namun UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sama sekali tidak mengatur mengenai upaya kasasi perkara-perkara perdata agama yang jadi kewenangan peradilan agama.

Ketegangan antara MA dan Depag itu mulai mengendur pada tahun 1979. Ketua MA mengeluarkan SK No. 3/KMA/1979 tertanggal 10 April 1979 tentang “Penyelesaian Pemeriksaan dalam Kasasi Perkara-perkara yang Berasal dari Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Agama”. SK tersebut perlu dikeluarkan lantaran perkara kasasi yang kian menumpuk di MA, baik melalui peradilan agama sendiri maupun yang diterima langsung oleh MA dari pemohon, perlu segera dibereskan.

Nah, dalam SK itu, nama Bustanul Arifin, S.H. turut disebut. Ia ditunjuk oleh Ketua MA menjadi salah satu di antara enam hakim agung MA yang bertugas menyidangkan dan menyelesaikan perkara-perkara kasasi dari peradilan agama. Lima hakim agung lainnya adalah Ny Widoyati Wiratmo Soekito S.H., Z.
Asikin Kusumah Atmadja, S.H., B.R.M. Hanindyopoetro Sosropranoto, S.H., Purwoto S. Gandasubrata, S.H., dan Kaboel Arifin, S.H.

Sejak itu, hubungan MA dan Depag tidak lagi menegang. Hubungan itu kian membaik ketika untuk kali pertama dalam sejarah, pada tahun 1982 MA memiliki Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama (Tuada Uldilag). Hakim agung yang terpilih jadi Tuada Ulidlag itu tidak lain adalah Bustanul Arifin. Ia diangkat berdasarkan Keppres No. 33/M/1982 tertanggal 22 Februari 1982.

Setahun kemudian, jurang pemisah antara MA dan Depag semakin hilang. Itu terjadi ketika Ketua MA Mudjono dan Menag Alamsyah meneken Surat Keputusan Bersama (SKB). SKB tertanggal 7 Januari 1983 itu berisi empat hal: pengangkatan hakim peradilan agama, pengawasan hakim peradilan agama, pemberian bantuan hukum, dan pembentukan lembaga konsultasi antara kedua instansi.

Mencairnya hubungan antara MA dan Depag membuat Bustanul Arifin dapat lebih mengaktualisasikan diri dan memberi kontribusi yang lebih besar untuk pengembangan hukum Islam dan peradilan agama di Indonesia.

Hal itu terbukti dari dua momen penting dalam hidupnya. Yang pertama ialah saat ia dipercaya menjadi ketua tim penyusun RUU Peradilan Agama. RUU itu sebenarnya sudah dipersiapkan sejak 1971, berdasarkan Inpres Tahun 1970. Hanya, naskah yang berisi pokok-pokok dan kandungan RUU Peradilan Agama ketika itu tak bisa dilanjutkan ke DPR. Menteri Kehakiman waktu itu menyarankan agar RUU tersebut disampaikan setelah UU MA dan UU Peradilan Umum disahkan DPR.

Pada masa Menteri Agama Mukti Ali, usaha penyusunan RUU Peradilan Agama dimulai lagi. Ketika itu tim penyusun beranggotakan wakil-wakil dari MA, Departemen Kehakiman, Departemen Agama, Universitas Indonesia, dan Fakultas Syar’iyah IAIN Jakarta. Tim itu yang diketuai Bustanul Arifin itu terbukti berhasil menyusun RUU Peradilan Agama dan RUU Acara Perdata Agama. Akhirnya dua RUU itu dijadikan satu dan disahkan menjadi UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Momen penting lainnya ialah kala Bustanul Arifin diberi amanah untuk memimpin tim penyusun rancangan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Saat itu, selain jadi Tuada Uldilag, ia juga jadi Sekjen Perhimpunan Ahli Hukum Islam Asia Tenggara. Saat menyusun rancangan KHI, ia dibantu Prof. Chalid, Masrani Basran, Amiruddin Nur, dan Muchtar Zarkasyi.

Gagasan penyusunan KHI itu merupakan tindak lanjut atas SKB Ketua MA dan Menag yang diteken pada 1985. Berisi tentang perkawinan, waris dan wakaf, rancangan KHI itu jadi pada Desember 1987 lalu diseminarkan setahun berikutnya. Pada akhirnya, KHI itu disahkan oleh Presiden Soeharto melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.