MENYOROT IHWAL JUSTICE COLLABORATOR SEBAGAI DASAR PERINGAN PIDANA

Oleh : Azalia Purbayanti Sabana, S.H., M.H.
APP cakim Pengadilan Agama Jember

Lampau lalu, publik dihebohkan dengan vonis persidangan kasus
Sambo cs yang melibatkan beberapa terdakwa diantaranya Ferdy Sambo,
Putri Candrawati, Kuat Ma’ruf, Ricky Rizal dan Richard Eliezer. Kelima
terdakwa tersebut dijatuhi vonis yang berbeda-beda oleh Majelis Hakim,
namun yang paling membuat publik terkesan adalah penjatuhan vonis
kepada terdakwa Richard Eliezer dimana vonis yang diberikan bersifat
ultra petita jauh dibawah tuntutan JPU yaitu dari 12 tahun menjadi 1 tahun
6 bulan. Hal tersebut memunculkan banyak apresiasi dari kalangan
masyarakat, para pejabat, para pengamat hukum, dan para amicus curiae.
Sebagaimana kita ketahui bahwa Eliezer telah terbukti secara sah
dan meyakinkan melanggar Pasal 340 KUHP juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1
KUHP bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan
pembunuhan berencana yang menewaskan Alm. Brigadir Yosua
Hutabarat alias Brigadir J. Dalam ratio decidendinya, Majelis Hakim
mengabulkan dan menetapkan terdakwa Eliezer sebagai justice
collaborator atau saksi pelaku yang bekerja samauntuk mengungkap fakta
persidangan dan membuat jalannya perkara menjadi terang benderang.
Penetapan tersebut berdasar atas pengajuan permohonan perlindungan
yang diajukan oleh Eliezer kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan
Korban (LPSK), kemudian LPSK merespon pengajuan tersebut melalui
surat rekomendasi status justice collaborator setelah meng-assesment
konsistensi kesaksian dan perilaku Eliezer dalam persidangan.

Dalam perkara pidana, bukti-bukti harus lebih terang daripada
cahaya (in criminalibus probationes debent esse luce clarions) termasuk
didalamnya adalah keabsahan dan kesesuaian antara alat bukti satu
dengan alat bukti yang lainagar membuat terang persidangan. Jika kita
tilik kebelakang, pada awal persidangan terjadi banyak ketidakkonsistenan
jawaban antara saksi satu dengan saksi lainnya seperti kesaksian Susi
ART Sambo dan Kuat Ma’ruf terkait peristiwa di Magelang sehingga
Majelis memutuskan untuk mengonfrontasi keduanya sertaperbedaan
kesaksian Eliezer dan Sambo terkait sarung tangan. Jika diruntut dalam
alur yang sama, perbedaan kesaksian tersebut dapat menimbulkan
misleading di persidangan. Maka dari itu, urgensi adanya peran esensial
dari seorang justice collaborator sangat dibutuhkan untuk menyibak tabir
kebenaran sehingga Majelis Hakim tidak ragu-ragu dalam menjatuhkan
putusan dan persidangan selamat dari kesesatan.
Berbicara mengenai pembuktian, merujuk pada ketentuan pasal
183 KUHAP, bahwa dalam memutus suatu perkaraselain menggunakan
dua alat bukti yang sah, Hakim juga harus mempunyai keyakinan akan
kebenaran sebuah peristiwa. Keyakinan Hakim ini harus mengandung
prinsip yang tak dapat diragukan lagi (beyond reasonable doubt).Untuk
mendapatkan keyakinan yang mutlak maka diperlukan faktor determinan
.yang sangat kuat guna mendapatkan suatu keyakinan yang sempurna.
Pararel dengan ketentuan diatas, kedudukan justice collaborator
berfungsi untuk menetakkan keyakinan Majelis Hakim atas suatu perkara

lewat perannya dalam memberikan kesaksian secara jujur dan terang-
terangan dalam persidangan. Dalam hal ini,kontribusi Eliezer sebagai

justice collaborator sangat membantu Majelis Hakimdalam membuka
kronologi peristiwa dan fakta persidangan yang sebelumnya begitu rancu
dan membingungkan. Kesaksian Eliezer tersebut terbukti menjadi angin
segar bagi hakim dalam memutus perkara.

Determinasi &Payung Hukum Justice Collaborator
Munculnya terminology Justice collaborator berawal dari ratifikasi
Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 atas Konvensi PBB Anti Korupsi
Tahun 2003 pada pasal 37 dan ratifikasi Undang-undang Nomor 5 Tahun
2009 atas Konvensi PBB Anti Kejahatan Transasional yang Terorganisir
tahun 2009 pada pasal 26. Kedua konvensi ini merupakan cikal bakal
ihwal justice collaborator yang mengintrepertasikan bahwa setiap Negara
wajib mempertimbangkan kemungkinan pengurangan hukuman bagi
pelaku yang bekerja sama dalam penyelidikan dan penuntutan atas suatu
kejahatan.
Nilai-nilai moralitas hukum yang terselip pada konvesi tersebut
kemudian diadopsi dalam norma hukum nasionaldengan terbitnya
Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 (perubahan atas UU Nomor 13
Tahun 2006) tentang Perlindungan Saksi dan Korban dalam ketentuan
pasal 10 dijelaskan bahwa seorang saksi yang juga tersangka apabila
terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tidak dapat
dibebaskan, melainkan kesaksiannya dapat dipertimbangkan sebagai
dasar untuk meringankan hukumannya.
Sejalan dengan hal itu, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat
Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 sebagai
ketentuan pedoman lebih lanjut yang mengatur tentang Perlakuan Bagi
Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku Yang
Bekerjasama (Justice Collaborator) yang pada intinya beberapa landasan
hukum tersebut mengakui kedudukan serta eksistensi justice collaborator
dalam perkara pidana tertentu atau pidana yang bersifat terorganisir
secara substansial.

Syarat & Hak Justice Collaborator
Syarat seorang saksi pelaku untuk dapat ditetapkan sebagai justice
collaborator menurut SEMA Nomor 4 Tahun 2011 adalah yang
bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana namun bukan
pelaku utama, serta mampu bekerjasama dalam memberikan keterangan
dan bukti yang sebenar-benarnya sejak proses penyidikan, penuntutan,
sampai persidangan.
Dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan
Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi
dan Korban, terdapat sejumlah hak yang diberikan kepada justice
collaborator. Pertama adalah hak mendapatkan perlindungan
hukum.Seorang justice collaborator tidak dapat dituntut secara hukum,
baik pidana maupun perdata atas kesaksian yang akan, sedang, atau
telah diberikannya, kecuali kesaksian tersebut diberikan tidak dengan
iktikad baik. Jika terdapat tuntutan hukum terhadap justice collaborator
atas kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikan, tuntutan hukum
tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia berikan kesaksian telah
diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap.
Kedua, yaitu hak mendapatkan penanganan secara khusus dalam
proses pemeriksaan. Penanganan khusus yang akan diberikan berupa
pemisahan tempat penahanan antara saksi pelaku dengan terdakwa
lainnya, serta dalam memberikan kesaksian di persidangan tanpa
berhadapan langsung dengan terdakwa lainnya. Ketiga, justice
collaborator juga akan diberikan penghargaan atas kesaksiannya yang
dapat berupa keringanan penjatuhan pidana, atau pembebasan bersyarat,
pemberian remisi tambahan dan hak narapidana lain sesuai peraturan
yang berlaku.

Berkenaan dengan vonis Eliezer, jika kita analisa dalam
pertimbangan putusan, Hakim memuat alasan peringan diantaranya
terdakwa bersikap sopan di persidangan, belum pernah dihukum, masih
muda dan diharapkan mampu memperbaiki perbuatannya kelak di
kemudian hari, serta keluarga korban telah memaafkan perbuatan
terdakwa. Hal inilah yang menjadi faktor pertimbangan vonis ultra petita
yang diberikan Hakim kepada Eliezer sebagai hadiah atas kejujuran dan
sikap kooperatifnya dalam membuat terangnya persidangan. Alasan
peringan tersebut kemudian diakumulasi dengan status justice
collaborator. Hal itulah yang menjadi diktum dalam meringankan hukuman
pidananya.
Meskipun terkait penetapan status justice collaborator Eliezer
menuai pro dan kontra, terlepas dari sengkarut tersebut, atas ikhtisar
putusan Hakim, kita harus tetap bercermin pada asas res judicata pro
veritate habetur, yang berarti apa yang diputus oleh Hakim harus
dianggap benar dan harus dilaksanakan. Artinya, kita harus menghormati
putusan Hakim sebagai kekuatan yang mengikat (Bindende Kracht) dan
kita harus menghargai kebijaksanaan yang dibuat oleh hakim dalam
mewujudkan keadilan (judicial activism) selain itu, kita juga harus meyakini
bahwa dalam pertimbangannya, Hakim telah memuat dasar hukum
progresif seperti yang digagas oleh Prof.Satjipto Rahardjo yaitu hukum
dibentuk untuk manusia, bukan manusia untuk hukum.
*Artikel ini telah Tayang di Kompasiana tanggal 26 Februari 2023