Urgensi Pembentukan Undang-Undang tentang contemp of court untuk menegakkan Martabat dan Wibawa Peradilan

 

Jakarta-Humas, Ketua Mahkamah Agung RI Prof.Dr.M.Hatta Ali, SH.,MH. Membuka seminar Urgensi Pembentukan Undang-Undang Tentang Contempt Of Court . Acara Yang berlangsung di Hotel Borobudur – Jakarta selama 1 hari , yang dihadiri oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial Dr.H.Muhammad Saleh, SH.,MH. Ketua Wakil Mahkamah Agung Bidang non yudisial Suwardi,SH.,MH. Ketua Kamar Perdata Djafni Djamal, SH.,MH. Ketua Kamar Pengawasan Timur P Manurung, SH.,MM. dan juga para hakim agung. Sedangkan untuk nara sumber yaitu Prof.Dr.Jimly Asshiddqy, Dr.Sarehwiyono,SH.,MH.dan Beberapa Narasumber seperti Prof.Dr.Otto Hasibuan,SH.,MM. dan Dr.H.P.Panggabean,SH.,MH . Seminar ini dengan jumlah peserta sebanyak 130 orang yang terdiri dari Ketua dan Hakim Pengadilan Tingkat Banding , Pengadilan Tingkat Pertama dari empat (4) lingkungan peradilan .

Dalam Kurun waktu 30 tahun ketika berlaku undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Sudah dirasakan sebagai kebutuhan yang sangat mendesak pentingnya pembentukan undang-undang tentang Contempt of court. Sementara dipihak lain, Undang-Undang Tentang Contempt Of Court telah mengalami perubahan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu dengan Undang-undang Nomor 5 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009.

Pada saat ini Mahkamah Agung masih mempunyai harapan besar akan segera terwujudnya pembentukan Undang-Undang tentang Contempt Of Court .terbukti dengan masuknya rencana pembentukan Undang-Undang tentang Contempt Of Court sebagal salah satu agenda dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Oleh Karena itu Penyelenggaraan yang dilaksanakan oleh Badan Diklat Kumdil MA RI sangat penting didalam memberikan kajian akademis tentang pentingnya mewujudkan Undang-Undang itu. Penguatan Integritas, Moralitas serta kredebilitas yang dijalankan secara simultan dengan upaya penguatan Kompetensi dan Profesionalitas Hakim dan Aparatur Peradilan merupakan Upaya upaya dalam Menegakkan Martabat dan Wibawa Peradilan (Humas)