“Al-Laqith”: Segmen Fikih Yang Terlupakan

Oleh: H. Asmu’i Syarkowi
(Hakim Tinggi PTA Jayapura)

Istilah “Al-Laqith” oleh para penulis sering diterjemahkan “anak temuan”.
Sebagai salah satu persoalan hukum (perdata ) kitab fikih menempatan pembahasan
tersebut dalam bab tersendiri. Pembahasanya biasa dikaitkan dengan pembahasan
pengakuan anak. Pembahasan mengenai pemberian status anak temuan dan
pengakuan anak (istilhaq) sering beriringan dan nyaris tidak bisa dipisahkan. Dalam
pangamatan Prof. Abdul Manan (2012:95) hampir semua kitab fikih tradisional
maupun kontemporer menulis tentang lembaga pengakuan anak ini, khususnya
kepada anak temuan yang diberi istilah “al-laqith” tersebut. Negara-negara Islam
Timur Tengah juga memberikan perhatian khusus mengenai hal ni. Perhatian
tersebut diimplementasikan dalam bentuk regulasi, seperti pembuatan undang-
undang yang pada pokoknya menetapkan bahwa perlindungan terhadap anak
temuan itu merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh orang
Islam yang menyantuninya, jika ia tidak melaksanakan ia akan berdosa dan dapat
dikenakan denda sebagai perbuatan pidana. (Ibid).
Perkara Asal Usul Anak
Dalam praktik perkara yang terkait dengan pemberian status anak ‘yang
tidak jelas’ ini biasanya diajukan melalaui perkara dengan nomenklatur asal usul
anak. Tentang cakupan perkara yang termasuk dalam perkara asal usul anak ini par2
praktisi (hakim dan pengacara) tampaknya belum sepaham. Perkara apa saja yang
dapat diajukan dengan nomenklatur asal usul anak, memang belum secara jelas
dicantumkan oleh peraturan perundang-undangan. Akibatnya, ketika menghadapi
problem yang berkaitan dengan pemberian status anak, masyarakat pun juga sering
bingung akan mengemas perkaranya dengan nomenklatur perkara apa. Mereka tahu
tujuannya tetapi tidak tahu tatacaranya. Akibat berikutnya, karena petugas hanya
menerima saja perkara yang didaftarkan, dan memamg begitu seharusnya, pihak
pengaju pekara sering kecewa ketika sudah diperiksa hakim. Perkara yang diajukan
dengan susah payah itu harus kandas karena dinyatakan tidak dapat diterima atau
lazim disebut NO ( niet ontvankelijk verklaard). Dengan keputusan demikian
menandakan bahwa hakim belum memeriksa materi pokok perkara. Alasan Hakim,
perkara volunter yang diajukan tidak termasuk kompetensi absolutnya. Argumen
berikut yang juga sering dikemukakan, bahwa pengadilan tidak boleh mengadili
perkara volunter kecuali ada aturan yang jelas-jelas memerintahkan untuk
mengadilinya. Terkait pemberian status anak, pemahaman terakhir ini agaknya
perlu dikoreksi sebab walaupun peraturan-perundang tidak memerintahkan, tetapi
kejelasan status anak tersebut saat ini nyata-nyata menjadi kebutuhan hukum
masyarakat karena terkait dengan norma sosial dan lalu lintas hukum lainnya.
Yang lebih mengherankan ialah ketika ada perkara asal-usul anak dengan
permohonaan agar anak ditetapkan sebagai anaknya, lantas di persidangan dibebani
pembuktian dengan mengacu kepada Ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang
pembuktian asal usul anak, yaitu dengan meminta bukti akta kelahiran.
Konsekuensinya kalau pengaju perkara tidak dapat memenuhi bukti tersebut,
perkaranya lantas ditolak. Sikap demikian jelas salah, sebab justru karena tidak
mempunyai akta kelahiran itu, dimohonkan kepada pengadilan agar anak tersebut
diberi status guna tindakan perdata berikutnya, yaitu mengurus administrasi
kependudukan. Dan, mengenai hal ini sebenarnya ayat berikutnya jelas
memberikan petunjuk, bahwa apabila akta kelahiran tidak ada, maka pengadilan
dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul anak setelah diadakan
pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat. Dengan
demikian, karena merasa tidak mempunyai akta kelahiran itulah, maka masyarakat
mengajukan perkara asal usul anak. Kemudian, juga tidak relevan, jika perkara asal3
usul anak, dalam pemeriksaan lantas berkutat mengenai membuktian keabsahan
status perkawinan kedua orang tuanya.
Status Anak Temuan
Ketika ada perkara menyangkut anak dan dimohonkan statusnya di
pengadilan (agama) ingatan hakim biasanya selalu tertuju kepada ketentuan Pasal
42 UU Nomor 1 Tahun 1974 yang memandang sahnya anak hanya apabila anak
tersebut dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan sah. Sahnya anak selalu
dilihat dengan kacamta: hitam putih. Cara pandang demikian tentu tidak salah jika
kenteks yang dibicarakan sebelumnya mengenai eksistensi perkawinan. Akan tetapi
tidak boleh lantas pasal itu harus dibawa untuk ‘menghakimi’ semua pembicaraaan
mengenai status anak. Karena di samping melalui lembaga pernikahan terdapat
pembicaraan mengenai status anak yang muncul dari lembaga hukum lain, dalam
hal ini lembaga asal usul anak. Dasar pemikiran demikian perlu menjadi pijakan
para pengadil. Tujuannya adalah agar ketika menghadapi kasus yang berkaitan
dengan permohonan status anak di pengadilan, para pengadil mempunyai dasar
pijakan yang sama.
Mengapa perlu pijakan sama, sebab dalam praktik di masyarakat bisa
terjadi ada pasangan yang sudah lama tidak mempunyai anak. Lantas ketika ada
bencana alam atau karena sebab lain, pasangan tersebut kemudian menemukan
anak kecil di jalan atau tempat tertentu lainnya. Lantas pasangan tersebut
mengajukan perkara ke pengadilan agama dan mohon agar anak tersebut ditetapkan
sebagai anaknya. Dalam praktik yang lazim, atas ‘petunjuk’ pengadilan pasangan
tersebut biasanya mengajukan perkara pengangkatan anak. Akan tetapi, secara
empiris, megajukan perkara dengan acara demikian relatif rumit dari sisi
administrasi. Keribetan administrasi ini semakin terasa ketika pasangan itu harus
tunduk kepada semua ketentuan yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Indonesia
Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Di sinilah urgensi
pengadilan mengetahui, bahwa terdapat cara lain selain beracara melalui lembaga
pengangkatan anak, yaitu melalui lembaga pengakuan anak, dalam hal ini
mengakui anak yang temuan (al-laqith) sebagai anaknya.
Sebagaimana disinggung di muka, para ulama telah menulis masalah anak
temuan ini dalam bab sendiri. Sayid Sabiq, sebagaimana dikutip Prof.Abdul Manan4
(Ibid, halaman 94) memberikan definisi anak temuan ini anak kecil yang belum
baligh yang ditemukan di jalan atau sesat di jalan dan tidak diketahui keluarganya.
Hukum memungutnya merupakan fardhu kifayah, sama memungut barang yang
hilang lainnya. Dan, sebagaimana ditulis Prof. Abdul Manan (Ibid, halaman 97)
ketentuan-ketentuan hukum Islam mengenai pengakuan anak tersebut hanya dari
segi lahir semata bukan dari segi hakikat dan agama (diyani). Sehubungan dengan
hal itu, apabila seseorang mengambil anak dari rumah sakit yang tidak diketahui
orang tuanya kemudian mengakui sebagai anaknya, maka perbuatan ini
mengakibatkan timbulnya hubungan hukum keperdataan antara anak yang diakui
tersebut dengan orang yang mengakuinya sebagai anak kandung. Tentang sejauh
mana konsekuensi hukumnya, telah menjadi wacana perdebatan ahli hukum Islam
(fukaha).
Orang Islam yang menemukan anak temuan dapat melakukan pengakuan
terhadap anak tersebut sebagai anak kandungnya. Apabila pihak ang menemukan
anak tersebut telah mengkirarkan pengakuannya, maka sahlah anak tersebut
sebagai anaknya sendiri dan sah pula pertalian nasab anak tersebut dengan orang
yang mengakuinya meskipun pengakuan tersebut di lawan orang lain dengan bukti-
bukti yang kuat dan meyakinkan. (Ibid: 95-96). Mengenai kriteria pengakuan yang
dapat dikualifikasikan mempunyai akibat hukum, juga telah ditulis dalam kitab-
kitab fikih. Akan tetapi yang pasti masalah ini telah menjadi wacana pembahasan
ahli hukum Islam (fukaha), termasuk mengenai sejauh mana konsekuensi
hukumnya.
Kesatuan Pendapat
Sebagaimana diketahui selama ini Pengadilan Negeri juga menerima dan
mengadili perkara pengakuan anak seperti anak luar kawin (anak zina) termasuk
(mungkin) terhadap anak temuan. Hal ini wajar karena di samping hanya berupa
perkara volunter, juga belum diatur secara tegas mengenai kompetensi absolutnya.
Sebagai sesama peradilan negara, dalam kasus dan untuk kepentingan yang sama,
tidak boleh ada cara pandang berbeda. Jangan sampai terjadi dalam kasus perkara
perwalian yang saat ini juga sama diadili oleh Pengadilan Nageri dan Pengadilan
Agama. Untuk perkara yang sama dan kepentingan yang sama, keputusan5
(penetapan) sebagai produk pengadilan tidak sama, khususnya dalam formulasi
pembuatan amar.
Yang harus menjadi perhatian bersama, mengenai eksistensi anak ini,
termasuk statusnya, saat ini telah menjadi perhatian masyarakat dalam skala luas,
bahkan dunia. Diterbitkannya berbagai peraturan perundang-undangan mengenai
anak menjadi bukti hal itu. Aparat peradilan, termasuk peradilan agama harus
responsif terhadap realita demikian. Para aparat peradilan harus mengapung di atas
lautan agar bisa melihat cakrawala hukum dengan spektrum yang lebih luas. Dan,
bukan malah menyelam sehingga hanya bisa melihat hukum dengan jarak pandang
terbatas. Dalam kajian fikih, spektrum luas itu juga telah ditawarkan dengan
berbagai pendapat para fukaha ( ahli hukum Islam) yang sering berbeda satu sama
lain ketika menyikapi satu persoalan hukum. Kasus al-laqith dalam lembaga al-
istilhaq juga merupakan salah satu kajian penuh warna dalam fikih yang perlu kita
buka lagi.
Melihat urgensinya, ke depan masalah di atas di samping perlu menjadi
concern para praktisi (hakim dan pengacara) juga perlu segera dibuatkan
regulasinya oleh pemegang otoritas agar masyarakat segera mendapat kejelasan
pengetahuan ketika harus berhadapan dengan problem yang menyangkut
pemberian status anak. Wallahu A’lam.
Bahan Bacaan
Abdurrahman Al-Jaziri, Kitab al-Fiqh ala al-Madzahib al-Arba’ah, Dar
al-Fikr, Beirut, 1982
Abdul Manan, Prof.Dr.H., S.H.,M.H., S.IP, M.Hum, Aneka Masalah
Hukum Perdata Islam di Indonesia, Cetakan ke-3, Kencana, Jakarta, 2012.
Sayid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, Dar al-Fikr, Beirut, Lebanon
BIO DATA PENULIS
Nama : Drs.H. ASMU’I SYARKOWI, M.H.
Tempat & Tgl Lahir : Banyuwangi, 15 Oktober 1962
NIP : 19621015 199103 1 001
Pangkat, gol./ruang : Pembina Utama, IV/e
Pendidikan : S-1 Fak. Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga 1988

“Al-Laqith”: Segmen Fikih Yang Terlupakan

Alamat Kantor

PENGADILAN AGAMA PUTUSSIBAU
-------------

Instansi Terkait

Tautan PA se-Kalbar

PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK
---------------------