Pemenuhan Hak Anak dan Istri Pasca Perceraian di PA Putussibau Masih Rendah, Ini Penyebabnya

Ilustrasi

Putussibau 2 Desember 2024//. Hakim dan panitera Pengadilan Agama Putussibau hari ini (2/12) mengikuti Launching
Scoping Study Terkait Pemenuhan Nafkah Mantan Istri dan Anak Pasca Putusan Perceraian di Indonesia. Acara ini diadakan oleh Direktorat Hukum dan Regulasi Kementerian PPN/Bappenas. Kegiatan dilakukan secara daring sehingga dapat diikuti oleh seluruh pengadilan di Indonesia.

Acara ini diisi dengan pidato kunci dari YM Ketua Kamar Agama MARI, Dr. H. Yassardin, S.H., M.H., the Hon. Justice Suzanne Chistie dan the Hon. Justice Liz Boyle dari FCFCOA dan akan dibuka oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan Kementerian PPN/Bappenas. Pembicara berasal dari Kementerian PPN/Bappenas dan Deputi Pemenuhan Hak Anak KemenPPPA dengan para penanggap dari Ditjen Badilum MARI, Ditjen Badilag MARI, Ditjen Pajak Kementerian Keuangan RI, Dit. KPAPO Bappenas dan FCFCOA.

Salah satu tujuan scoping study ini adalah dalam rangka perbaikan mekanisme pelaksanaan putusan perceraian sebagai bagian dari agenda pembaruan di bidang hukum perdata Keluarga.

Pengadilan Agama Putussibau tentu ikut menjadi bagian dari tema ini. Pemenuhan Nafkah Istri dan anak Pasca Perceraian menjadi salah satu aspek yang selama ini bergulir dalam proses perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama yang wilayah yurisdiksinya seluas Jawa Tengah ini.

Dari pantauan PA Pts Daily News and Flyer, pemenuhan nafkah mantan istri dan nafkah anak akibat perceraian tidak begitu dominan dilegalisasi secara integral dengan putusan perkara perceraian.

Beberapa aspek yang bersinggungan dengan minimnya hal itu antara lain karena keadaan pekerjaan mantan suami yang kebanyakan di sektor swasta atau mandiri, dominasi perkara diputus verstek, pertimbangan akan kebutuhan atas perceraian an sich lebih prioritas, serta aspek banyaknya penyelesaian perceraian berikut akibat-akibatnya yang telah terlebih dahulu dilakukan melalui lembaga adat setempat.

“Kami masih sering menjumpai penyelesaian perkara perceraian berdasarkan apa yang mereka sebut dengan lembaga adat, sehingga saat akibat perceraian itu diulas kembali muncul dilema tersendiri”, tutur salah seorang hakim PA Putussibau.