Partisipasi PA Putussibau Dalam Pembinaan dan Pengawasan PTA Pontianak Melalui Zoom Meeting

• 

Dirjen Badilag melalui suratnya telah memerintahkan kepada seluruh Ketua Pengadilan Tinggi Agama dan Ketua Mahkamah Syar’iyah Aceh se-Indonesia agar melakukan pembinaan dan pengawasan secara rutin kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah diwilayah yurisdiksi masing-masing melalui virtual meting minimal satu minggu sekali dan hasil pembinaan dan pengawasan tersebut harus dilaporkan secara berkala kepada Dirjen Badilag. Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan fungsi pembinaan dan pengawasan meskipun dalam kondisi wabah Covid 19 dan berlakunya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di beberapa daerah.

Menindaklanjuti surat Dirjen Badilag tersebut, kemudian PTA Pontianak telah menjadwalkan kegiatan pembinaan dan pengawasan yang dimaksud secara virtual dan bagi seluruh Ketua Pengadilan Agama se-Kalimantan Barat  beserta jajarannya untuk mencatat agenda tersebut.

Agenda pengawasan dan pembinaan yang pertama dilakukan pada hari Jumat, 8 Mei 2020 yang dimulai pada jam 13.00-16.30 WIB dengan membahas materi mengenai Kebijakan dan Manajemen Peradilan. Materi ini dibahas oleh Ketua PTA Pontianak yakni Bapak Dr. Drs. H. Firdaus M. Arwan dan Wakil PTA Pontianak yakni Bapak Drs. Muhammad Saleh, M.Hum serta didampingi Panitera dan Sekretaris PTA Pontianak yang dilakukan ruang Command Centre Pengadilan Tinggi Agama Pontianak.

Materi kali ini membahas seputar Kebijakan dan Manajemen Peradilan. Setelah kegiatan dibuka oleh Ketua PTA, kemudian diberikan kepada tiap-tiap sakter untuk memberikan laporan terkait satkernya masing-masing. Beberapa materi yang dibahas yakni mengenaiperan jajaran pimpinan dalam mengelola satker masing-masing, terutama dalam mengeluarkan kebijakan yang harus dillakukan dengan melibatkan hakim dan pegawai serta dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pimpinan perlu untuk ditinjau secara berkala mengenai capaiannya atau mengenai keefektifitasannya. Karena seyogyanya pemimpin yang baik, kepemimpinan yang terarah dan manajemen yang teratur dan berorientasi pada visi dan misi organisasi adalah satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan.

Selanjutnya dibahas juga mengenai penguatan sumber daya baik sumber daya manusia maupun sumber daya keuangan. Perihal sumber daya manusia, beberapa satker mengeluh mengenai kekurangan pegawai untuk mengisi beberapa jabatan yang kosong seperti Kepala Sub Bagian, Panitera Muda maupun Panitera Pengganti dan staf-staf  pembantu lainnya. Dalam rangka pembangan SDM, PTA memberikan kesempatan bagi hakim maupun pegawai yang akan melanjutkan studinya, disamping itu perlu adanya program pembinaan secara profesional bagi hakim maupun untuk para pegawai maupun honorer. Selain itu mengenai anggaran DIPA bagi tiap-tiap satker agar segera direalisasikan.

Terkait penyelesaian perkara Ketua PTA menekankan mengenai penundaan sidang yang jangan sampai diatur oleh pihak karena hal demikian akan memperlambat penyelesaian perkara dan kendali sidang ada di tangan Ketua Majelis atau Hakim yang menangani perkara bukan atas kehendak para pihak. Selain itu perlu dilakukan evaluasi mengenai proses dan prosedur perkara agar penyelesaian perkara dilakukan tepat waktu.

Diakhir kesempatan Ketua PTA memberi nasihat kepada para hakim baru yang berada di wilayah Kalimantan Barat agar membantu kinerja satkernya masing-masing dan tidak lupa menyarankan agar terus belajar baik mengenai hukum formil maupun materil juga disarankan juga untuk belajar Tenis.