Mewujudkan Pengadilan yang Inklusif dan Imparsial Non Diskriminatif Bagi Penyandang Disabilitas

Oleh : Nike Dian Pertiwi, S.H.

Pengertian Penyandang Disabilitas yang diatur dalam UU No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disablitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Dari pengertian tersebut maka penyandang disabilitas dapat dibedakan menjadi :

1. Penyandang Disabilitas fisik;
2. Penyandang Disabilitas intelektual;
3. Penyandang Disabilitas mental; dan/atau
4. Penyandang Disabilitas sensorik.

Dari pengertian diatas juga menjelaskan bahwa “dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak”, yang berarti bahwa demi mendapatkan hak yang sama maka diperlukan perlakuan khusus dalam proses pelayanan.

Dalam proses peradilan penyandang disabilitas juga wajib mendapatkan perlakuan khusus yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan, sehingga setiap pengadilan diwajibkan untuk memberikan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas. Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Ramah Penyandang Disabilitas Di Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Agama. Sehingga dalam proses mendapatkan pelayanan hukum khususnya di lingkungan Peradilan Agama, penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan yang khusus dari mulai pendaftaran sampai dengan mendapatkan produk hukum atau bisa disebut pelayanan ramah disabilitas.

Pelayanan ramah penyandang disabilitas mencakup dua aspek, yaitu akomodasi yang layak dan penyediaan aksesibilitas fisik dan non-fisik. Sedangkan kebutuhan bagi penyandang disabilitas dalam

mengakses Pengadilan dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Kebutuhan bagi disabilitas dalam mengakses Pengadilan bergantung pada jenis atau tipe disabilitas yang dialami;

2. Bagi penyandang disabilitas fisik, kebutuhan mendasar mereka adalah prasarana fisik yang memungkinkan mereka dapat dengan mudah berpindah dari satu titik atau tempat (ruangan) ke tempat (ruangan) lain. Selain itu penyandang disabilitas fisik memerlukan dukungan dari aparatur melalui pelayanan yang terstandar, penyampaian informasi yang proporsional, dan

memastikan mereka terhindar dari sikap, ucapan, dan/atau perilaku yang merendahkan harkat dan martabat mereka;

3. Bagi penyandang disabilitas intelektual, mereka sangat memerlukan pendampingan khusus oleh profesional (psikolog, coach, konsultan hukum terlatih) dalam memberikan pemahaman terhadap hak-hak hukum mereka, bagaimana mereka mengekspresikan keinginan-keinginannya, serta

bagaimana seharusnya mereka bersikap dan berperilaku selama berada di lingkungan kantor Pengadilan;

4. Bagi penyandang disabilitas mental, kebutuhan paling mendasar bagi mereka adalah adanya layanan konseling dan psikoterapi oleh konselor dan psikolog bersertifikat;

5. Bagi penyandang disabilitas sensorik, kebutuhan berbeda-beda menurut jenis disabilitas sensorik yang dialami, yaitu:

1. Bagi Penyandang Disabilitas Netra, kebutuhan paling mendasar adalah ketersediaan informasi dengan media huruf timbul (Braille) dan/atau dokumen digital yang aksesibel;
2. Bagi Disabilitas Pendengaran, kebutuhan mendasarnya adalah alat bantu dengar yang memungkinkan ia dapat menerima informasi dengan baik dan penyediaan Juru Bahasa Isyarat yang memberikan layanan profesional;
3. Bagi bentuk disabilitas sensorik lainnya disesuaikan dengan kebutuhan mereka akan fasilitas yang memungkinkan mereka dapat menerima dan menginterpretasikan informasi dengan baik.

Dari yang dapat kita lihat diatas bahwa Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia mempunyai maksud untuk dapat mengoptimalkan pelayanan kepada penyandang disabilitas sesuai dengan nilai Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu responbilitas yang mempunyai arti Badan Peradilan harus tanggap atas kebutuhan pencari keadilan, serta berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat mencapai peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Referensi :

PEDOMAN PELAKSANAAN PELAYANAN RAMAH PENYANDANG DISABILITAS DI PENGADILAN DALAM LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA