Berita Seputar Pengadilan

Putussibau ||pa.putussibau.go.id

Tanggal 19 Agustus 2023, merupakan momentum penting bagi warga peradilan di seluruh Indonesia. Ya, hari itu merupakan hari lahir Mahkamah Agung sebagai induk lembaga tertinggi di empat lingkungan Peradilan.

Untuk memperingatinya, Pengadilan Agama Putussibau dan Pengadilan Negeri  Putussibau melaksanakan Upacara HUT Mahkamah Agung RI yang ke-78 bersama – sama, tepat pukul 07.00 Wib, upacara di laksanakan di Pengadilan Negeri Putussibau. Bertindak selaku pembina upacara Ketua Pengadilan Negeri Putussibau,(  Agung  Budi Setiawan ), dalam sambutan beliau membacakan sambutan Ketua Mahkamah Agung RI. Tema yang diangkat kali ini yaitu “ Tingkatkan Integritas Menuju Peradilan Yang Agung”.

Tema itu mengandung makna bagi kita semua disaat kepercayaan publik terhadap Lembaga peradilan menurun, maka tugas hakim dan aparatur peradilan menjadi semakin berat karena prasangka negatif publik kepada lembaga peradilan menjadi semakin tinggi. Namun, kita tidak boleh putus asa, tetaplah istiqomah dan selalu menjunjung tinggi integritas karena dua hal inilah yang akan mampu mengembalikan kepercayaan publik kepada lembaga peradilan. Demikian sepenggal pidato Ketua ( Syarifuddin ), Ia juga berpesan supaya kita senantiasa mengingat bahwa dipundak kita semua terletak tanggung jawab untuk senantiasa menjaga kehormatan dan nama baik lembaga. Hari jadi yang ke-78 Mahkamah Agung RI ini sebagai titik balik kebangkitan lembaga peradilan dengan melakukan Gerakan perubahan menggunakan pola 3M, Mulai dari diri sendiri, Mulai dari hal yang terkecil, dan Mulai dari sekarang, tegasnya.

Masih dalam rangka memperingati HUT Mahkamah Agung. Usai upacara dilanjutkan dengan pemotong tumpeng dan kue Ulang Tahun yang dilaksanakan di Kantor PA Putussibau. Selain dihadiri oleh seluruh aparatur dan keluarga besar PA Putussibau, acara itu juga turut dihadiri oleh personil dari Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu Putussibau. Diwaktu yang sama dilakukan peotongan tumpeng dan pengumuman pemenang lomba sekaligus penyerahan hadiah dalam rangka memeriahkan HUT RI dan HUT MA yang ke-78.

Sementara dari BSI turut mengambil porsinya dengan menyampaikan sosialisasi produk-produknya kepada para pegawai. Dia memaparkan jenis-jenis produk yang dapat diberikan pihaknya kepada nasabah.

Putusibau || pa putussibau.go.id

Kamis 17 Agustus 2023 pukul 07.00 WIB dilaksanakan Upacara HUT Kemerdekaan RI ke-78 dilaksanakan di Pengadilan Agama Putussibau. Upacara dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Agama Putussibau, ( Zulkifli ). selaku pembina upacara diikuti seluruh warga besar Pengadilan Agama Putussibau, serta ibu – ibu Darmayukti Karini.

Setelah pelaksanakan upacara Kemerdekaan Ri ke- 78, dilaksanakan pula berbagai macam kegiatan perlombaa – perlombaan yang diikuti seluruh warga Pengadilan Agama Putussibau, PPNPN, ibu – ibu Darmayukti Karini serta anak – anak,

Jum’at, 4 Agustus 2023.
Pagi itu dimulai pukul 07.30 WIB, sesuai program  yang bersumber di Grup WA sehari sebelumnya, seluruh pegawai Pengadilan Agama Putussibau melakukan kegiatan Jum’at Bersih (Jumsih). Tanpa terkecuali, unsur pimpinan pun turun langsung dan ikut melaksanakan kerja bakti.

Selain fokus membersihkan lingkungan luar kantor, terlihat juga masing-masing pegawai membersihkan ruangan tempat kerjanya. Kegiatan yang rutin dilakukan sebulan sekali ini berbeda dengan Jumsih sebelumnya karena kegiatan Jumsih kali ini dilaksanakan guna menyambut Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI dan Hari Ulang Tahun Mahkamah Agung RI yang ke 78, terlihat seluruh pegawai sangat antusias secara bersama-sama melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan kantor dan ada pula yang memasang atribut, bendera, umbul-umbul untuk menyambut HUT RI dan HUT MA yang ke -78.

Putussibau, |Kamis, 27 Juli 2023|

Pengadilan Agama Putussibau akan melaksanakan Pelayanan Terpadu Sidang Itsbat Nikah dalam waktu dekat.  Lokasi pelaksanaan akan mengambil tempat di Kantor Camat Suhaid, Kabupaten Kapuas Hulu.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari MoU dengan Kementerian Agama Kabupaten Kapuas Hulu dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu, beberapa waktu lalu.

“Karena sifatnya terpadu, maka selain mendapatkan Penetapan Pengadilan, peserta juga akan mendapatkan Kutipan Akta Nikah dan Akta Kelahiran”, jelas Barra Muhammad Hilma Iskandar, Humas PA Putussibau.

Lebih lanjut, ia menuturkan bahwa pemeriksaan perkara itsbat nikah ini tetap mengikuti standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku secara reguler, kecuali teknis-teknis khusus yang diatur dalam Perma 1 Tahun 2015 seperti pemanggilan pihak yang lebih dari satu yang cukup dilakukan dengan pengumuman di Bupati dan Media Pengadilan.

Ia juga merujuk surat Pemberitahuan Sidang Terpadu yang ditandatangani oleh Ketua PA Putussibau tanggal 26 Juli 2023, yang menetapkan 9 kriteria syarat perkawinan yang dapat diitsbatkan dalam sidang terpadu.

Kesembilan syarat itu adalah:

1) pasangan suami istri beragama Islam saat menikah

2) dengan wali nasab

3) mencapai umur minimal 19 tahun saat menikah terhitung sejak tanggal 15 Oktober 2019.

4)berumur minimal 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk wanita saat menikah sebelum tanggal 15 Oktober 2019

5) tidak terikat perkawinan dengan orang lain

6) nikah perempuan hamil hanya dengan laki-laki yang menghamili

7) tidak ada halangan menikah karena mahramiyah dan radha’ah

8) tidak ada halangan menikah lainnya sesuai hukum Islam

9) jika saat menikah masih di bawah umur, maka baru dapat diitsbatkan setelah 5 tahun.

Layanan Sidang Terpadu ini merupakan upaya mendekatkan akses keadilan bagi masyarakat terutama untuk tujuan identitas hukum. Meski demikian, biaya perkara tetap dibebankan kepada penerima manfaat layanan yaitu peserta itu sendiri.

“Tidak terlalu mahal biayanya. Hanya PNBP, biaya Proses dan Meterai saja, total biaya perkara hanya Rp125 rb, di luar meterai alat bukti surat”, tambah Barra.

Pihaknya mengimbau masyarakat kecamatan Suhaid dan sekitarnya dapat memanfaatkan layanan ini secara bijak. Karena Pengadilan Agama Putussibau tetap akan berhati-hati memeriksa setiap perkara itsbat agar tidak terjadi penyelundupan hukum, seperti poligami liar.

Kegiatan ini akan dilakukan dalam beberapa tahap. Dimulai dari verifikasi calon peserta dan berkas awal pada tanggal 5 Agustus 2023 di Kantor Camat Suhaid.

Peserta dan berkas yang lolos verifikasi akan didaftarkan sebagai perkara pada tanggal 11 Agustus 2023. Kemudian sidang dilaksanakan tanggal 31 Agustus 2023

Putussibau, Senin 24 Juli 2023

Pengadilan Agama Putussibau menolak permohonan dispensasi kawin anak berusia 14 tahun. Perkara yang diajukan oleh orangtua anak tersebut, diputuskan dalam sidang terbuka untuk umum beberapa waktu lalu oleh hakim yang juga wakil ketua Pengadilan Agama Putussibau, Erfani.

“Menolak Permohonan para Pemohon”, ketuknya.

Perkara ini bermula dari perkenalan anak perempuan para pemohon sebut saja Chel, dengan seorang laki-laki sebut saja Taf. Dari perkenalan itu, rupanya Chel dan Taf mengaku saling cinta. Singkat cerita, pada suatu malam, mereka janjian bertemu di sebuah acara musik yang diadakan di kampung sebelah. Chel yang sedang di mabuk asmara, pun rela datang dengan mengayuh sepeda yang biasa ia gunakan ke sekolah. Maklum, Chel baru saja naik ke kelas 2 SMP (kelas 8). Bahkan kepada hakim, Chel menerangkan prestasinya cukup baik di sekolah hingga kerap berada di lima besar rangking kelas.

Namun, malang tak dapat ditolak, mujur tak dapat diraih. Saat Chel dan Taf berduaan di sebuah lokasi di acara musik malam itu, warga sekitar memergokinya. Sekalipun menurut Chel, ia bukan sedang berduaan, karena ada seorang teman lain yang ikut duduk di sana kala itu.

Tapi, apa mau dikata. Nasi sudah menjadi bubur. Harga mahal harus dibayar. Karena menurut adat setempat, mereka harus dinikahkan segera untuk menjaga kesantunan masyarakat.

Meski demikian, dalam pertimbangan hakim, setelah melakukan pemeriksaan seksama, keadaan yang dialami atau maksud perkawinan anak tersebut tidak mememuhi ketentuan Perma 5 Tahun 2019. Pasalnya, keadaan anak hingga muncul maksud menikah, bukan datang dari keinginannya yang mandiri. Melainkan karena adanya desakan pihak tertentu di luar dirinya, terlebih usia anak yang masih sangat belia, tidak sepantasnya mendapat sanksi adat/sanksi sosial dengan mengharuskannya menikah di usia dini.

Lebih lanjut, Erfani menegaskan pentingnya pola asuh dan pola didik di lingkungan rumah dan keluarga. Menurutnya, salah satu yang memicu perkara serupa adalah, adanya sikap orangtua, baik langsung atau tidak, yang menyetujui anak berpacaran bahkan di usia SD.

“Untuk itu, jangan pernah menyetujui atau menunjukkan sikap membolehkan anak berpacaran. Sebab bagi anak, hal itu akan dimaknai lebih”,  pesannya.

Ia menambahkan, bahwa perkembangan teknologi saat ini, sedikit banyak telah mempercepat masuknya informasi ‘dewasa’ di kalangan anak-anak.

“Bahkan, tak sedikit anak remaja usia sekolah yang berani mengumbar kemesraan di tempat umum. Mirisnya lagi, masyarakat terkesan mulai menganggapnya biasa. Di sisi lain, saat ada langkah sosial yang diambil, terkadang belum seutuhnya sesuai dengan norma hukum yang ada”, tandasnya.

Ia pun berharap perkara serupa tak terjadi lagi. Sekalipun ada aturan hukum yang memberikan kewenangan bagi Pengadilan Agama untuk memberikan dispensasi kawin, namun kewenangan itu diatur secara rinci supaya dapat digunakan sebijak mungkin.