Sinergi PN dan PA Wilayah Hukum Kabupaten Kapuas Hulu ini Hasilkan SKB Panjar Biaya Perkara 2024

Putussibau (30/01/2024)- Bertempat di Ruang Media Center PA Putussibau, Ketua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama di wilayah hukum Kabupaten Kapuas Hulu, menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) Panjar Biaya Perkara Pada Pengadilan Negeri Putussibau dan Pengadilan Agama Putussibau.

Pada kesempatan tersebut Pengadilan Agama Putussibau yang dipimpin langung oleh Ketua Pengadilan Agama Putussibau Zulkifli, S.E.I., M.H., menyambut Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Agung Budi Setiawan, S.H., M.H. beserta jajaran. Tujuan dari adanya  SKB tersebut  adalah untuk mengindari perbedaan dalam menentukan radius wilayah dan besar biaya panggilan/pemberitahuan kepada pihak berperkara serta panjar biaya perkara untuk wilayah Kabupaten  Kapuas Hulu. Dalam SKB ini memuat perubahan radius biaya panggilan/pemberitahuan dan panjar biaya perkara. Perubahan Radius dilakukan dengan melihat jarak tempuh dan tingkat kesulitan akses jurusita/jurusita pengganti dalam memanggil para pihak berperkara.

Zulkifli dalam sambutannya berpesan, “Agenda ini merupakan wujud dari sinergi PA dan PN dalam memberikan pelayanan kepada para pencari keadilan di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu, dengan adanya SKB ini diharapkan adanya keseragaman biaya perkara sebagai bentuk adanya kesatuan dalam satu atap badan peradilan dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia”, ucapnya.

Sementara itu, Agung pada kesempatan yang sama juga menyampaikan, “Adanya agenda ini menunjukkan selalu ada koordinasi antar lembaga peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia, semoga dengan adanya pertemuan ini dapat memperkuat tali silaturahmi dan koordinasi diantara kedua belah pihak dalam upaya untuk memastikan pelayanan terbaik kepada para pencari keadilan”, Pungkasnya.

Adapun SKB mengenai Panjar Biaya Perkara disahkan dalam nomor SK Nomor : 129/KPN.W17-U7/SK.HK2.4/I/2024 dan Nomor : 242/KPA.W14-A7/SK.HK.02/I/2024 yang dapat diakses dan dilihat pada website masing-masing instansi yakni (https://pa-putussibau.go.id) dan (https://pn-putussibau.go.id) sebagai wujud adanya keterbukaan informasi publik kepada masyarakat pencari keadilan secara meluas.