SAMBUTAN KETUA M A R I MEMPERINGATI HUT KE 70 MAHKAMAH AGUNG RI

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat dalam suasana bahagia. Hari ini seluruh warga Mahkamah Agung serentak bersama memperingati salah satu hari paling penting dalam sejarah eksistensi lembaga peradilan Indonesia yaitu hari jadi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang ke-70. Tanggal 19 Agustus ditetapkan sebagai hari jadi Mahkamah Agung RI berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/043/SSK/VIII/1999.

Segenap warga peradilan yang saya cintai dan banggakan,

Mengawali sambutan ini, mari kita bersama renungkan kembali. Dalam usia ke-70 Ini, apakah kita telah menjalankan amanah konstitusi yaitu menjalankan ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan “Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Sebagai lembaga peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman, khususnya Hakim memiliki lugas mulia sekaligus memiliki beban moral yang maha berat. Panggllan Yang Mulia kepada hakim bukan sekedar kiasan, namun ‘rneretleksikan bobot peran dan tanggung jawab yang diberikan negara kepada para hakim dalam memutus perkara dengan seadil-adilnya.

Amanah konstitusi terhadap lembaga peradilan dengan kekuasaan yang merdeka, mengandung makna bahwa pengadilan sebagai lembaga yudikatif tidak dapat diatur atau dipengaruhi oleh lembaga eksekutif maupun legislatif. Artinya Hakim tidak berada di bawah pengaruh atau tekanan atau campur tangan dari pihak manapun atau kekuasaan apapun juga. Lembaga yudikatif. setara dengan kekuasaan pembentuk undang-undang (Iegislatif), dan pelaksana urusan pemerintahan (eksekutif). Meskipun sebelumnya, Mahkamah Agung sebagai pelaksana kekuasaan yudikatif harus berbagi dengan kekuasaan eksekutif dengan keterlibatan eksekutif melalui departemen terkait, yang pada waktu itu dikenal dengan sistem dua atap, sehingga kondisi tersebut dikhawatirkan akan mengurangi independensi atau kebebasan hakim dalam memutuskan perkara. Namun dengan terbitnya Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan­ Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang merupakan penjabaran dari TAP MPR No. X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan Dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Negara sebagai Haluan Negara, maka terwujud sistem peradilan dalam satu atap sehingga tidak dimungkinkan lagi adanya departemen yang dapat mengatur hakim atau lembaga peradilan, yang sepenuhnya berada di bawah Mahkamah Agung.

Dengan kemandirian lembaga peradilan tersebut, Hakim harus memahami betul amanah dalam menjalankan tugasnya dan tetap menjunjung tinggi kemandirian dalam melaksanakan amanah tersebut. Kemandirian Hakim harus dimaknai “bebas dart, yang berarti terlepas dari semua intervensi dan ikatan yang membelenggunya dalam menegakkan hukum, dan menjamin hak setiap warga negara memperoleh keadilan, dan bukan “bebas untuk” , yang berarti kewenangan tanpa batas yang cenderung korup. Dengan demikian, Hakim harus membentengi diri dari intervensi yang dapat merusak independensi fungsional hakim, prinsip yang sudah berlaku universal ini antara lain dinyatakan dalam Bangalore Principle of Judicial Conduct. Hakim di seluruh Indonesia harus meresapi prinsip ini sebagaimana telah pula diatur dalam Pedoman Perilaku dan Kode Etik Hakim.

Namun kadang terjadi, intervensi tersebut justru dilakukan oleh sebagian pihak yang sedang berperkara secara melawan hukum, baik secara langsung maupun melalui pihak ketiga, hal ini tentu sangat memprihatinkan, oleh karena itu jangan sampai terjadi lagi kasus yang mencoreng lembaga peradilan seperti yang menimpa rekan kita warga pengadilan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, atau pegawai yang memalsukan salinan putusan atau beberapa contoh lainnya yang telah diambil tindakan tegas oleh Mahkamah Agung terhadap pelakunya.

Secara tegas saya nyatakan bahwa Mahkamah Agung menerapkan zero tolerance, semua pelanggaran akan ditindak tegas sesuai bobot kesalahannya. karena perbuatan mereka tidak hanya merugikan para pencari keadilan yang berperkara, tetapi juga merusak nama baik lembaga, sehingga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pengadilan dan penegakan hukurn di Indonesia pada umumnya.

Dari gambaran tersebut, saudara-saudara dapat memahami bahwa dalam konsep negara demokrasi modern, masyarakat telah memberikan kepercayaan kepada hakim dan lembaga peradilan untuk menjalankan kekuasaan yang sangat mulia ini. Oleh karena itu sudah sepatutnya kita memegang teguh amanah dan kepercayaan publik dengan menunjukkan kinerja yang protesional dan berintegritas.

Kepercayaan dan keyakinan publik terhadap hakim dan lembaga peradilan merupakan suatu hal yang masih perlu dievaluasi. Jika kita telaah akar masalahnya, salah satu penyebabnya adalah : para hakim sebagian belum berhasil memaknai jabatan yang diembannya sebagai hakim, melainkan hanya sebatas protesi atau pekerjaan. Demikian pula unsur supporting unit pad a kepaniteraan dan kesekretariatan. memandang pekerjaannya hanya dari aspek administrasi birokrasi belaka.

Segenap warga peradilan yang saya cintai dan banggakan,

Adalah manusiawi bahwa hakim dan seluruh aparatur peradilan juga perlu memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan bagi dirinya sendiri dan keluarganya secara proporsional.Aparatur peradilan haruslah cukup mapan secara sosial dan ekonomi. Tentunya hal ini wajib dipenuhi oleh negara yang saat ini telah memberikan tunjangan yang relatif besar dibandingkan dengan jabatan publik lainnya. Namun demikian hakim perlu menjaga diri dari dorongan gaya hidup mewah yang berlebihan, harus dipahami, bahwa wibawa hakim tidaklah dibangun berdasarkan ukuran kemewahan hidup namun berdasarkan keilmuan, rasionalitas hukum dan integritas moral.

Hal yang perlu juga untuk diperhatikan dalam era keterbukaan informasi dan dengan ketersediaan internet dan media sosial, adalah makin mudahnya intervensi terhadap proses persidangan yang dilakukan melalui beragam media dan modelnya,

dengan dampak yang jauh lebih masif terhadap kepercayaan dan keyakinan publik dari yang pernah dibayangkan sebelumnya.

Dalam batas tertentu, opini publik dapat dipandang sebagai ungkapan rasa keadilan masyarakat, namun Hakim harus selalu menjaga imparsialitas dan profesionalitasnya dalam proses persidangan. Hakim tidak boleh hanyut dalam opini publik, namun tetap harus memberikan putusan berdasarkan hukum, hati nurani dan keadilan, yang hal itu akan terlihat dari pertimbangan-pertimbangan yuridis, filosofis dan sosiologis yang mendasari putusan yang diambil.

Disamping itu, independensi lembaga peradilan juga harus dapat dirasakan sejak awal dan selama proses pemeriksaan perkara di setiap tingkat peradilan, yaitu dengan memberi perlakuan yang sama dan menjamin hak-hak para pencari keadilan. Oleh karena itu, keterlibatan seluruh warga pengadilan dalam mewujudkan independensi peradilan adalah suatu keharusan.

Segenap warga peradi/an yang saya cintai dan banggakan,

Dengan demikian perlu dipahami, bahwa tugas menjaga Independensi lembaga peradilan bukan hanya tanggung jawab hakim. Independensi lembaga peradilan merupakan tanggung jawab bersama segenap aparatur peradilan, baik tenaga teknis maupun tenaga non-teknis. Aparatur peradilan wajib memahami makna tanggung jawab pekerjaan yang diembannya dan mengimplementasikan dalam nilai-nilai profesionalitas, akuntabilitas dan integritas sebagaimana ditorehkan dalam semangat reformasi birokrasi.

Unsur pendukung peradilan, baik dari kepaniteraan maupun kesekretariatan, saat ini telah menunjukkan kinerja yang terus membaik. Apabila dilihat program­ program reformasi birokrasi yang dijalankan selama ini, kita patut berbangga hati, karena aspek manajemen dan administrasi makin menunjukkan kinerja positif sehingga memungkinkan terjadinya peningkatan remunerasi, pengelolaan keuangan yang akuntabel sehingga meraih predikat/opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan selama 3 tahun berturut-turut, dan munculnya upaya penjaminan mutu melalui proses sertifikasi eksternal, termasuk pula kegigihan dalam upaya modernisasi manajemen administrasi perkara berbasis teknologi. Semuanya merupakan perwujudan ikhtiar tanpa henti untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik. Pada akhirnya, kepercayaan dan keyakinan publik terhadap lembaga peradilan tidak hanya datang dari kualitas putusan namun juga dari kualitas pelayanan yang diberikan lembaga peradilan seutuhnya.

Guna mendorong peningkatan pelayanan itu pula, maka Mahkamah Agung pada hari ini meresmikan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Peradilan 2015, yang akan membuka kesempatan seluas-Iuasnya kepada pengadilan tingkat pertama di empat lingkungan peradilan untuk menampilkan inovasi-inovasinya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kompetisi ini diharapkan memberikan inovasi pelayanan yang baru dan efisien serta dapat menjadi duplikasi oleh pengadilan lainnya atau dengan kata lain implementatif.

Masih dalam rangka inovasi pelayanan, Mahkamah Agung kembali mengeluarkan kebijakan penting untuk mendorong terwujudnya Badan Peradilan yang Agung dan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman dengan mengeluarkan dua kebijakan penting untuk membuka lebih luas akses publik terhadap keadilan yaitu Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No.1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran dan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, untuk “membantu peneari keadilan dan berusaha mengatasi sega/a hambatan dan rintangan untuk dapat tereapainya peradilan yang sederhana, eepat dan biaya ringan”.

Kedua aturan ini sarat dengan inovasi prosedural dalam rangka mempercepat dan mempermudah publik untuk memperoleh pelayanan pengadilan. Sangat penting bagi seluruh jajaran badan peradilan untuk menyukseskanimplementasi seluruh aturan ini, sehingga kebijakan yang dikeluarkan Mahkamah Agung bisa mencapai tujuan sesuai niat baiknya.

Segenap warga peradilan yang saya cintai dan banggakan,

Mahkamah Agung tidak pernah bosan untuk terus mendorong setiap upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada para pencari keadilan. Mahkamah Agung dan lembaga peradilan di bawahnya telah diberi jaminan independensi konstitusional, institusional dan fungsional hakim. Maka kita segenap warga peradilan wajib mensyukurinya dengan menjaga independensitersebut.

Kebanggaan atas capaian yang lalu, sebisa mungkin kita tinggalkan dan jangan cepat berpuas diri, karena tuntutan dan kebutuhan publik bersifat dinamis, dan terus bertambah.Terasa tidak pernah cukup kita bekerja pagi dan siang, bila perlu-malampun menjadi jam kerja guna membuktikan kepada publik bahwa hak eksklusif -kemandirian yang diberikan negara bisa sepenuhnya berbuah manfaat bagi warga negara.

Segenap warga peradilan yang saya cintai dan banggakan,

Akhir kata, sebagai warga negara dan warga Mahkamah Agung dalam momen peringatan proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan Hari Jadi Mahkamah Agung ke-70, mari kita bersama-sama bertekad untuk membawa Mahkamah Agung dan pengadilan di bawahnya sebagai peradilan yang mandiri dan terbebas dari segala bentuk intervensi, transparan dan akuntabel yang merupakan salah satu faktor penting dalam mewujudkan Republik Indonesia yang demokratis dan modern. Oleh karenanya kita harus bekerja terus untuk mewujudkan badan peradilan yang lebih baik dan responsif sesuai kebutuhan masyarakat sehingga kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan terus meningkat dan tetap terjaga. Untuk itu kita harus bangga atas tanggung jawab kita masing-masing untuk dapat melayani masyarakat sepenuh hati dalam rangka menjaga kemerdekaan bangsa Indonesia secara seutuhnya, dan semoga Allah SWT meridhai niat dan segala upaya kita ini. Amin.

 

Billahi taufik walhidayah

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

 

Hatta Ali, S.H., M.H.