REVALUASI BMN DI PA PUTUSSIBAU

 

PUTUSSIBAU // www.pa-putussibau.go.id

Kementerian Keuangan (Kemenkeu)  melaksanakan Program revaluasi Nilai Barang Milik Negara (BMN) untuk menyesuaikan dengan nilai yang wajar saat ini. Perlunya hal tersebut adalah karena Inventarisasi BMN yang dilaksanakan sekitar sepuluh  tahun yang lalu, memberikan informasi nilai wajar pada waktu tersebut, sehingga setelah beberapa tahun berikutnya diperlukan untuk penilaian kembali dengan nilai yang wajar pada saat ini. Kegiatan Revaluasi BMN tersebut dilaksanakan sesuai dasar Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2017 tanggal  2 Agustus 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/daerah dan teknis pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 /PMK.06/2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara.

Sehubungan dengan kegiatan Revaluasi BMN, Tim Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) wilayah Kalimantan Barat mengunjungi  Pengadilan Agama Putussibau (7/3). Sesuai dengan surat tugas nomor ST-58/WKN.11/2018 Tim terdiri dari Fransiscus Raja Doly (Ketua Tim), Edi Susana Bahtiar dan Dhyan Virawan Suhendra (Anggota Tim). Kehadiran Tim di sambut langsung oleh Ketua Pengadilan Agama Putussibau, Drs. H. M. Azhari, M.H.I., Sekretaris, Agus Fitriandari, S.H.I., Kasubbag Umum dan Keuangan, Abang Agus Sabli, S.H.I. dan Staf Subbag Umum dan Keuangan yang juga operator SIMAK-BMN dan SIMAN PA Putussibau, Danil Isnadi, S.H.I.

Raja Doly menyampaikan  maksud dan tujuan kedatangan tim untuk melaksanakan revaluasi atau penilaian kembali terhadap Barang Milik Negara pada Pengadilan Agama Putussibau berupa  Aset Tetap yaitu tanah, Gedung dan Jalan, Irigasi dan Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 /PMK.06/2017  Pasal 2 ayat ( 1 ). Lebih lanjut Raja Juli menyampaikan secara teknis  setidaknya dalam pelaksanaan Revaluasi BMN terdapat 4 Langkah Kegiatan  yaitu  :

1.   Melakukan pencocokan data yang ada pada BMN di satuan kerja  dengan data yang akan kita revaluasi;

2.   Inventarisasi langsung atau survey kelapangan khususnya tanah untuk memastikan sesuai dengan data pada satuan kerja;

3.   Survey perbandingan nilai-nilai untuk menentukan berapa harga wajar aset;

4.   Penilaian objek untuk dilakukan inventarisasi.

 

Sebagai tindak lanjut bagi satker untuk melakukan koreksi dan melakukan rekonsiliasi dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) wilayah Kalimantan Barat.

 

Ketika pelaksanaan tahapan kegiatan di dalam Revaluasi BMN di PA Putussibau tidak terdapat kendala yang berarti, dan diharapkan setelah nilai Revaluasi BMN di PA Putussibau, segera untuk mengupdate sesuai petunjuk yang diberikan, sehingga tertib data BMN di APlikasi SIMAK-BMN dan SIMAN PA Putussibau selalu terjaga. (TIM IT PA PTS)