Pengawasan Reguler Daerah Oleh PTA Pontianak Di PA Putussibau

Putussibau-24-06-2024/pa.pts

Pada Senin, 24 Juni 2024 Pengadilan Tinggi Agama Pontianak melaksakan Pengawasan Reguler mulai tanggal 23 Juni sampai dengan 25 Juni 2024 di Pengadilan Agama Putussibau. Tim tiba di Bumi Uncak Kapuas  pukul 12,00 wib , melalui bandara Pangsuma Putussibau. Adapun Hakim Tinggi Pengawas yang bertugas untuk melaksanakan pengawasan di Pengadilan Agama Putussibau ialah Drs. H. Mahdi, S.H.,M.H. serta pendamping Muhammad Safiie, S.Ag., untuk bidang kepaniteraan dan Jumadi, S.H.I.. untuk bidang kesekretariatan. Pengawasan tersebut memiliki tujuan sebagai upaya dalam akuntabilitas kinerja, serta memastikan bahwa proses pelayanan bagi para pencari keadilan telah berjalan sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) yang berlaku.

Setibanya Pengawas, Drs. H. Mahdi., SH.,M.H. ( Hakim Tinggi Pengawas sekaligus Ketua Tim Pengawas Daerah ) sebagai mana Surat Tugas ketua Pengadilan Tinggi Agama Pontianak Nomor : 1251/KPTA.W14-A/ST.PW1.1.1/VI/2024  tertanggal 12 Juni 2024. beliau langsung menuju sekaligus berbincang – bincang degan para pihak menanyakan tentang pelayanan yang didapat di PA Putussibau.

Pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku  Pengadilan Tinggi Agama Pontianak,  sebagai Pengadilan Agama Tingkat Banding di wilayah Kalimantan Barat mempunyai kekuasaan untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan,

Proses pengawasan meliputi seluruh bidang secara keseluruhan, baik kesekretariatan maupun kepaniteraan. Dalam pengawasan tersebut, seluruh aparatur Pengadilan Agama Putussibau sesuai dengan bidang tupoksinya masing-masing, dapat menghadirkan eviden sesuai yang diharapkan. Hal ini menunjukkan bahwa secara garis besar, Pengadilan Agama Putussibau  telah bekerja sesuai dengan prosedur yang seharusnya dan telah tertib dalam tata kelola administrasi. Namun. adanya pengawasan sangat penting dan harus tetap dijalankan untuk menjaga agar pelaksanaan tugas lembaga peradilan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan menjamin terwujudnya pelayanan publik yang baik bagi para pencari keadilan.