logo

Selamat Datang di Website Resmi Pengadilan Agama Putussibau | Telusuri Informasi Perkara Anda Melalui SIPP Pengadilan Agama Putussibau | Jangan Beperkara Melalui Calo, Uruslah Sendiri Permohonan/ Gugatan Anda.

Ditulis oleh Super User on . Dilihat: 4839

Indeks Artikel

 

PROSEDUR BERPERKARA

DI PENGADILAN AGAMA PUTUSSIBAU

 

HAL-HAL YANG PERLU DIKETAHUI SEBELUM BERPERKARA (PERDATA) KE PENGADILAN

Bagi orang yang akan berperkara di pengadilan dan belum mengerti tentang cara membuat surat permohonan/gugatan (tentang posita dan petitum), dan jumlah uang muka (forskot) biaya perkara yang harus dibayar, dianjurkan lebih dulu minta petunjuk ke kepaniteraan pengadilan dengan membawa KTP dan Surat dan/atau surat-surat lainnya yang terkait yang telah difotocopy.

Besaran jumlah uang muka biaya perkara yang harus dibayar tergantung dengan banyaknya pihak-pihak yang terkait dengan perkara tersebut. Permohonan/gugatan baru didaftar di kepaniteraan setelah Penggugat membayar uang muka (forskot) biaya perkara, yang besarnya telah ditentukan oleh Ketua Pengadilan Agama. Untuk perkara bidang perkawinan, biaya perkara menjadi beban/tanggungan pihak yang mengajukan permohonan/gugatan;Untuk perkara selain bidang perkawinan, biaya perkara menjadi beban / tanggungan pihak yang dikalahkan.

Bagi pemohon/penggugat yang tidak mapu, harus membawa Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa/Lurah yang dilegalisir oleh Camat, dan ia dibebaskan dari membayar biaya perkara.

Bagi yang buta huruf, bisa dengan permohonan lisan yang disampaikan langsung kepada Ketua Pengadilan atau Hakim yang ditunjuk;

Berikut Ini Diuraikan Secara Singkat Prosedur Berperkara


 

 

Cerai Talak : yaitu permohonan yang diajukan oleh suami yang akan mencerai isterinya.

Prosedurnya sebagai berikut:

  • Mengajukan permohonan tertulis kepada pengadilan.
  • Permohonan harus memuat identitas para pihak (suami sebagai Pemohon dan isteri sebagai Termohon), posita (yaitu alasan-alasan/dalil yang mendasari diajukannya permohonan), petitum (yaitu hal yang dimohon putusannya dari pengadilan).
  • Alasan cerai harus mencakup setidak-tidaknya salah satu dari yang termuat di pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:
    • Isteri berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan l ain sebagainya yang sukar disembuhkan;
    • Isteri meninggalkan yang lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
    • Sal ah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setel ah perkawinan berlangsung;
    • Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain;
    • Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalan kewajibannya sebagai suami/isteri;
    • Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihian dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
    • Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Permohonan diajukan ke pengadilan di tempat tinggal isteri, kecuali apabila isteri telah meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami, maka permohonan diajukan di pengadilan di tempat kediaman bersama. Bil a isteri berada di luar negeri atau isteri pergi tidak diketahui tempat kediamannya, maka permohonan diajukan ke pengadilan di tempat tinggal suami.


Cerai Gugat : yaitu gugatan yang diajukan oleh isteri yang menggugat cerai terhadap suaminya.

Prosedurnya sebagai berikut:

  • Mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan; (bagi yang buta huruf bisa dengan permohonan lisan yang disampaikan langsung kepada Ketua Pengadilan);
  • Gugatan harus memuat identitas para pihak (isteri sebagai Penggugat dan suami sebagai Tergugat), posita (yaitu: alasan-alasan/dalil yang mendasari diajukannya gugatan), petitum (yaitu hal yang dimohon putusannya dari pengadilan).
  • Alasan cerai harus mencakup setidak-tidaknya salah satu dari yang termuat di pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, yaitu: 
    • selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
      Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih
      berat setel ah perkawinan berlangsung;
      Salah satu pihak melaukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain;
      Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalan kewajibannya sebagai suami/isteri;
      Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihian dan pertengkaran tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
      Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.
      Gugatan diajukan ke pengadilan di tempat tinggal isteri, kecuali apabila isteri telah meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami, maka gugatan diajukan di pengadilan di tempat kediaman bersama/suami.
  • Bila suami berada di luar negeri atau suami pergi tidak diketahui tempat kediamannya, maka gugatan diajukan ke pengadilan ditempat tinggal isteri.

Pembatalan Nikah : yaitu permohonan yang diajukan ol eh pihak isteri, suami, keluarga dalam garis lurus ke atas suami atau isteri, dan pejabat yang berwenang/pejabat tertentu untuk membatal kan suatu pernikahan yang telah tercatat dengan resmi.

Prosedurnya sebagai berikut :

  • Pihak yang menghendaki pembatalan nikah, mengajukan permohonan tertulis kepada pengadilan;
  • Permohonan harus memuat : identitas para pihak (Pemohon dan Term ohon), posita (yaitu : alasan-alasan/dalil yang mendasari diajukannya permohonan), petitum (yaitu hal-hal yang dimohon putusannya dari pengadilan).
  • Alasan pembatal an nikah antara l ain :
    • Pihak suami telah menikah lagi (polygami) tanpa izin pengadilan;
    • Pihak isteri telah menikah lagi padahal masih terikat perkawinan dengan laki-laki lain (belum bercerai), atau masih dalam masa iddah;
      Pernikahan dilakukan oleh PPN yang tidak berwenang;
      Pernikahan menggunakan wali nikah yang tidak sah;
      Pernikahan dilakukan tanpa disaksikan 2 orang saksi;
      Pernikahan dilakukan di bawah ancaman;
      Pernikahan melanggar batas umur perkawinan;
      Pada waktu dil angsungkan pernikahan terjadi sal ah sangka mengenai diri suami atau isteri;
      Permohonan diajukan ke pengadilan di daerah hukum perkawinan dilangsungkan atau di tempat tinggal suami-isteri;

 

 

 

Izin Poligami : yaitu permohonan izin untuk beristeri lebih dari seorang yang diajukan oleh suami.

 

Prosedurnya sebagai berikut:

  • Suami yang telah beristeri seorang atau tiga orang yang menghendaki kawin lagi (Pemohon), mengajukan permohonan tertulis ke pengadilan;
  • Permohonan diajukan ke pengadilan agama di tempat tinggal Pemohon;
  • Permohonan harus memuat : identitas para pihak (Pemohon dan Termohon = isteri); posita (yaitu: alasan-alasan/dalil yang mendasari diajukannya, rincian harta kekayaan dan/atau jumlah penghasilan, identitas calon isteri), petitum (yaitu hal yang dimohon putusannya dari pengadilan).
  • Alasan izin polygami harus mencakup sal ah satu dari alasan-alasan yang tercantum pada pasal 4 ayat (2) UU no. 1 tahun 1974, jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:
    • isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri;
    • isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
    • isteri tidak dapat melahirkan keturunan;
  • Harus memenuhi syarat sebagaimana tercantum pada pasal 5 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974, yaitu :
    • Adanya persetujuan isteri;
    • Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
    • Adanya jaminan bahwa sumi akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak;

 

 

Dispensasi Kawin : yaitu untuk perkawinan yang calon mempelai laki-laki atau perempuannya masih dibawah umur.

Prosedurenya sebagai berikut :

  • Kedua orangtua (ayah dan ibu) calon mempelai yang masih dibawah umur, masing- masing sebagai Pemohon 1 dan Pemohon 2, mengajukan permohonan tertulis ke pengadilan;
  • Permohonan diajukan ke pengadilan agama di tempat tinggal para Pemohon;
  • Permohonan harus memuat identitas para pihak (Ayah sebagai Pemohon 1 dan Ibu sebagai Pemohon 2), posita (yaitu alasan-alasan/dalil yang mendasari diajukannya permohonan, serta identitas calon mempelai laki-laki/perempuan), petitum (yaitu hal yang dimohon putusannya dari pengadilan).

 

 

Izin Kawin : yaitu untuk perkawinan yang calon suami atau calon isteri belum berumur 21 tahun dan tidak mendapat Izin dari orangtuanya.

 

Prosedurenya sebagai berikut :

  • Calon mempelai laki-laki/perempuan yang umurnya belum 21 tahun dan tidak mendapat izin dari orangtuanya, mengajukan permohonan tertulis ke pengadilan;
  • Permohonan diajukan ke pengadilan agama di tempat tinggal Pemohon;
  • Permohonan harus memuat identitas pihak (calon suami/isteri yang belum umur 21 tahun sebagai Pemohon), posita (yaitu alasan-alasan/dalil yang mendasari diajukannya permohonan, serta identitas calon mempelai laki-laki/perempuan), petitum (yaitu hal yang dimohon putusannya dari pengadilan).

 

 

Wali Adhol : yaitu untuk perkawinan yang wali nasab dari calon isteri menolak untuk menjadi wali nikah.

 

Prosedurenya sebagai berikut :

  • Calon mempelai perempuan yang wali nasabnya menolak menjadi wali nikah (Pemohon), mengajukan permohonan tertulis ke pengadilan;
  • Permohonan diajukan ke pengadilan agama di tempat tinggal Pemohon atau diajukan ke pengadilan di tempat Pemohon;
  • Permohonan harus memuat identitas pihak (Pemohon), posita (yaitu alasan-alasan/dal il yang mendasari diajukannya permohonan, serta identitas wali nasab dan calon suami), petitum (yaitu hal yang dimohon putusannya dari pengadilan).

 

Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) : yaitu permohonan agar akad nikah yang pernah dilaksanakan dimasa lalu, ditetapkan sah, karena tidak adanya bukti otentik pernikahannya.

 

Prosedurenya sebagai berikut :

  • Suami dan/atau isteri, janda atau duda, anak-anak, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu sebagai Pemohon, mengajukan permohonan tertulis ke pengadilan;
  • Permohonan diajukan ke pengadilan agama di tempat tinggal Pemohon; Permohonan harus memuat identitas pihak (Pemohon/para Pemohon), posita (yaitu alasan-alasan/dalil yang mendasari diajukannya permohonan), petitum (yaitu hal yang dimohon putusannya dari pengadilan).

 

Prosedur perkara gugatan dan permohonan lainnya, baik di bidang perkawinan maupun di luar bidang perkawinan (waris, hibah, wakaf, zakat, shodaqoh dan ekonomi syariah) pada prinsipnya sama dengan prosedur pendaftaran perkara-perkara tersebut di atas.

Hubungi Kami

PENGADILAN AGAMA PUTUSSIBAU
Jalan D.I. Panjaitan Nomor 10
Kabupaten Kapuas Hulu
Kalimantan Barat
78711

  Peta 

  0567-21087

  0567-22004

  pa_putussibau[at]yahoo.co.id

 

Tautan Aplikasi

Statistik Pengunjung

21897
Hari iniHari ini267
KemarinKemarin241
Minggu iniMinggu ini568
Bulan iniBulan ini4657
JumlahJumlah21897
Statistik created: 2019-07-24T03:52:24+07:00
LoggedIn 0
Guests 7
Online
-