DATANGI LAYANAN KELILING PA PUTUSSIBAU DI JONGKONG, DUA KELUARGA INI TANYAKAN PELUANG KUMULASI DISPENSASI NIKAH DAN WALI ADHOL

Putussibau, [Senin, 10 Juli 2023]

Dua keluarga geruduk layanan PTSP Keliling PA Putussibau di KUA Jongkong. Mereka bermaksud mengajukan permohonan wali adhol. Belum diketahui pasti, apa alasan keengganan walinya itu. Sementara saat dicek KTP anak perempuan itu, ternyata ia juga belum cukup umur untuk menikah karena baru genap 18 tahun usianya pada tanggal 8 Juli lalu.

Arafat, petugas PTSP. PA Putussibau saat itu, mengaku bingung untuk melakukan proses registerasinya.

“Saya belum pernah menemui perkara seperti ini, jadi cukup bingung”, kata pria yang berpengalaman sebagai advokat sebelum akhirnya lulus Seleksi CPP/Cakim ini.

Menyikapi hal itu, wakil ketua PA Putussibau yang juga ikut dalam layanan sidang keliling di KUA Jongkong itu menyatakan pihaknya telah berkomunikasi dengan pimpinan.

“Kami sudah koordinasi dengan pimpinan, sementara masih kita kaji aspek legal standingnya”, ujarnya.

Seperti diketahui, secara formal pengajuan perkara permohonan wali adhol diajukan oleh calon mempelai. Sementara dalam kasus di atas calon mempelai belum memiliki legal standing. Meskipun masih dipertanyakan apakah legal standing (berusia 21 tahun) juga berlaku dalam perkara permohonan wali adhol?

Di sisi lain, pengajuan perkara Dispensasi Kawin pun akan terkendala oleh kurangnya pihak Pemohon karena ayah kandung enggan menjadi pihak.

Potensi solusi dapat digambarkan misalnya, dengan melakukan penyesuaian hukum acara dengan konteks perkara dan kebutuhan hak yang fundamental. Dalam kasus ini, _ibu kandung anak mengajukan DK seorang diri. Sekaligus bertindak untuk dan atasnama Anak Perempuannya yang belum cukup umur (vide Pasal 47 Ayat (2) UU Perkawinan). Di dalam posita, selain dimuat alasan DK, dimuat juga alasan bahwa ayah kandung anak tidak mau menikahkan sehingga tidak mau menjadi pihak sehingga perkara diajukan hanya oleh Pemohon (ibu kandung anak). Di saat yang sama, dijelaskan alasan adhalnya wali berikut identitas dan alamatnya untuk keperluan pemanggilan dalam rangka mendengar keterangannya sebagai wali adhol. Dalam petitum, selain meminta DK, juga ada diktum Meminta Ayah anak dinyatakan Adhol, diikuti permintaan agar Ditunjuk Kepala KUA terkait sebagai wali hakim. Jadi perkaranya adalah. Kumulasi DK dan Wali.

Solusi ini dapat dipahami dari beberapa prinsip antara lain:

1. Tujuan permohpnan wali adhol dan dispensasi sama. Sama sama untuk tercapainya hak menikah.

2. Baik DK maupun Wali Adhol secara prinsip telah ditentukan oleh UU boleh menjadi perkara, dan merupakan kewenangan PA

3. Bahwa solusi di atas telah identik dengan asas sederhana cepat dan biaya ringan.

Meski demikian, Pengadilan Agama masih merumuskan sikap atas perkara ini.

Bagaimana pandangan kalian? Ketik di kolom komentar yah… (Tim Red@2023)