Catatan Kegiatan Klarifikasi dan Validasi SAKIP di PTA Pontianak

 

(24/8/2017) Mahkamah Agung RI selalu berbenah dan meningkatkan kualitas penyampaian SAKIP sehingga pada tahun 2017 seperti yang dirilis situs resmi KemenPAN Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi, memperoleh nilai BB dengan tahun sebelumnya memperoleh nila B.

Salah satu mekanisme upaya untuk Peningkatan Kualitas SAKIP Mahkamah Agung RI dan Pelaporannya diselenggarakan Kegiatan Konsolidasi, Klarifikasi dan Validasi SAKIP pada PTA Pontianak dan Pengadilan Agama se-Kalimantan Barat. Acara dimulai pukul 13.00, dengan dibuka oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pontianak Drs. H. Insyafli, M.H.I., didampingi oleh Sekretaris, Naffi, S.Ag, dan beberapa Pejabat struktural, Fungsional, staf Pengadilan Tinggi Agama Pontianak, dengan nara sumbernya Yusnatin, S.Sos., MM yang menjabat sebagai Kasubbag Pelaporan Biro Perencanaan dan staf Rizky. Sebagai peserta Sekretaris dan Pejabat Struktural yang turut menangani masalah SAKIP Pengadilan Agama Se-Kalimantan Barat.

Menurut Yusnatin, S.Sos., MM peningkatan nilai SAKIP Mahkamah Agung juga harus di topang dengan nilai yang baik dari Satuan Kerja Pengadilan – Pengadilan di Daerah. Lebih lanjut, Yusnatin, S.Sos., MM juga menyampaikan dan menjelaskan tentang reviu indikator kinerja utama yang selaras dimulai dari Mahkamah Agung, Pengadilan Tingkat Banding, dan Pengadilan Tingkat Pertama, seperti Pengadilan Tinggi Agama terdapat dua Kinerja Utama dengan  tujuh Indikator Kinerja, dan untuk Pengadilan Agama terdapat Empat Kinerja Utama dengan empat belas  Indikator Kinerja. Untuk selanjutnya diberikan kepada satuan kerja untuk segera memperbaharui IKU, Renstra, dan Rencana Kinerja Tahunan. Berdasarkan reviu IKU yang telah diselaraskan tersebut.

Selain itu juga perlunya penekanan monitoring kinerja triwulan dalam bentuk Laporan Monitoring Kinerja Triwulan dengan analisisnya, sebagai lampiran data dukung dan kertas kerja satker, sehingga capaian yang diinginkan adalah LKJIP Tahun 2017 dapat lebih baik lagi dan mengganbarkan pelaksanaan program kerja dan evaluasi didalam menetapkan kebijakan kedepannya. (AF)